Ninja
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan dan penjelasan kepada para ulama di Madura terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) .
Seperti yang diketahui, para ulama di Madura sepakat untuk menolak RUU HIP.
Penolakan itu mereka sampaikan saat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Bangkalan.
Dalam silaturrahmi itu, Mahfud MD menjelaskan RUU HIP saat ini memang terjadi polemik di masyarakat.
Dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020), Mahfud MD berharap hal ini tidak menjadi polemik lagi.
Namun ia juga menjelaskan meski sudah ditunda pembahasannya namun pemerintah tidak bisa mencabut karena yang mengusulkan adalah DPR RI.
“Dari berkembangnya masalah RUU HIP ini yang saya tangkap adanya penolakan dan sikap secara kolektif adalah yang pertama dari ulama dan habaib adalah dari Madura. Yang kemudian berkembang penolakan di Jember Bangil dan seterusnya,” kata Menkopolhukam.
Menurutnya penolakan secara politik dan menyebut identitas kelompok ulama tentu saja dibolehkan dan akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menilai situasi terhadap satu hal atau masalah.
Dijelaskan Mahfud bahwa RUU HIP tersebut adalah RUU yang diprakarsai atau diusulkan oleh DPR RI. Dan ia sendiri baru membacanya saat sudah RUU tersebut sudah diserahkan ke pemerintah.
Halaman: 1 2 3Rekomendasi
