in

Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY!

Fajar.Ikhtisar.net_Sosok dalang demo ditolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja, hingga kini masih jadi misteri.

Kabar adanya dalang demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja bahkan dihembuskan langsung oleh pemerintah lewat Menteri Airlangga Hartanto yang berbicara dalam sebuah acara televisi.

Namun, pemerintah sampai saat ini menyebut satupun nama dalang belum menolak RUU Cipta Kerja yang dimaksud.

Baca Juga: Aktivis KAMI Diperlihatkan dengan Tangan Diborgol, Rocky Gerung: Mahfud MD yang Mau Itu Dipamerkan

Meski demikian, dikutip Fajar.Ikhtisar.net dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan sempat menyatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.

Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin, “ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat sendiri-sendiri untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas yang adil dan seimbang.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diisukan Akan Dilengserkan, Anggota Komisi 1 DPR RI Beri Tanggapan Mengejutkan

Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena ingin menyuarakan permintaan mereka terhadap UU Ciptaker.

Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar Partai Demokrat tersebut.

Memang benar, Partai Demokrat melakukan respon terhadap RUU Ciptaker, pesan yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.

Baca Juga: Diatur Pasal 7A UUD 1945, Memecat Presiden Ternyata Diizinkan dan Bukan Termasuk Makar

“Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Seperti partai lain juga melakukan hal yang sama di artikel, dalam konteks dan masalah yang berbeda,” kata Ossy.

Sikap menolak menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.

Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.

Baca Juga: Sosok Pencetus Omnibus Law Kembali Buat Geger Masyarakat Indonesia, Usulkan WNA Bisa Punya Rusun

Hal ini seperti dikutip Fajar.Ikhtisar.net dari akun Twitter @AndiArief_ mengunggah sebuah kicauan pada 13 Oktober 2020.

“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd
, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” tulis akun @AndiArief_.

Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.— andi arief (@AndiArief__) October 13, 2020

Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.

Hal ini seperti dikutip Fajar.Ikhtisar.net dari akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_

“Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__
  ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas,” tulis akun Twitter @mohmahfudmd seperti dikutip Fajar.Ikhtisar.net.

Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.

Namun sebelumnya, Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.

Dewi Tanjung terang-terangan menulis Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalang dari demo penolakan RUU Cipta Kerja.

SBY. Instagram / @ presidenyudhoyonoalbum

Hal itu seperti dikutip Fajar.Ikhtisar.net dari akun Twitter pribadi Dewi Tanjung @ DTanjung15 yang mengunggah sebuah postingan pada 8 Oktober 2020.

” SBY , lebih baik uangnya dipakai bikin proyek lagu aja, dibayar untuk bayar orang berdemo. Uooops, Nyai keceplosan,” cuit Dewi di Twitter akunnya, @ DTanjung15 seperti dikutip Fajar.Ikhtisar.net .

SBY, Lebih Baik Uangnya di Pake Bikin Project Lagu aja dari pada Buat bayar orang berdemo .. Uuoopppss Nyai Keceplosan …. pic.twitter.com/lrFUrzBxCd – Dewi Tanjung15 (@ DTanjung15) 

7 Oktober 2020

Tak berhenti sampai disitu, Dewi Tanjung bahkan menyinggung soal kegagalan anak SBY untuk menjadi menteri.

“SBY, Kau sudah Tua sebaiknya Kau perbanyak aja ibadahnya.

Anak mu Gagal jadi menteri Kau terus membuat gaduh di negara ini.

Apa kau tidak takut akan azab Allah SWT atas kedzoliman yang kau lakukan selama ini kepada bangsa ini.

Sebelum Malaikat Mau menjemput Mu maka bertaubatlah SBY, “tulis akun @ DTanjung15 pada 9 Oktober 2020 seperti dikutip Fajar.Ikhtisar.net .

Cuitan Dewi Tanjung soal SBY Twitter @ DTanjung15

Dewi Tanjung sendiri mengaku tak gentar meski diancam akan disomasi oleh partai Demokrat atas cuitannya tersebut.

Lantang, Politisi PDIP Dewi Tanjung Tuding Demo SBY Biayai UU Cipta Kerja PMJ News

“Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karena mereka bilang Nyai memfitnah SBY
Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu.

Rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Project Mangkrak Seluruh & kekayaan SBY makin meningkat.

Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh, “tulis akun @ DTanjung15 pada 10 Oktober 2020.

Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karna mereka bilang Nyai memfitnah SBY
Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu
Seluruh rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Proyek Mangkrak & kekayaan SBY makin meningkat.
Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh – Dewi Tanjung15 (@ DTanjung15) 

10 Oktober 2020

Kini, Mahfud MD kembali menyinggung soal demo dalang yang diatur pemerintah.

D mengutip Fajar.Ikhtisar.net dari RRI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyatakan bahwa pemerintah tidak menyebut partai sebagai demo dalang menyetujui UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.

“Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak menyebutkan itu,” kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu (18/10) / 2020).

Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan organisasi.

Mahfud MD dan Karni Ilyas berbincang mengenai UU Cipta Kerja, Minggu, 18 Oktober 2020.

“Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya), imbuh Mahfud.

Reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.

“Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu pemerintah pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki) saya banyak, tidak diapa-apain juga, “kata Mahfud. * (ZJ)

Rekomendasi

Ketika Jokowi Berkali-kali Mengatakan Tanpa Beban di Periode Kedua… 

MUI Tetap Tolak Ciptaker Bila tak Sesuai Konstitusi