Alim
Fajar.Ikhtisar.net_Pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, memicu gelombang demonstrasi di setiap daerah.
Tak terkecuali di area ring 1 Istana Negara, massa demonstran terus merangsek, menuntut pemerintah segera melakukan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Kekisruhan ini pun mendorong mantan Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.
| Baca Juga: Puan Maharani Disorot: Matikan Mic, Sahkan UU Ciptaker, hingga Ingin Rangkul Buruh, Politik Semata? |
Seperti dilansir Fajar.Ikhtisar.net dari Galamedianews, Kamis 8 Oktober 2020, dalam artikel “Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja Bikin PDIP Cemas, Megawati Langsung Keluarkan Perintah”.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun menyampaikan bahwa Megawati mengungkapnya secara virtual dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan pada Rabu 7 Oktober 2020.
“Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut,” kata Hasto.
Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan yang berujung rusuh di Bandung kemarin.
“Dengan masuk di berbagai demo yang terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi gangguan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh,” ujarnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin 5 Oktober 2020.
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan pencarian sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang penduduk sipil seperti mahasiswa, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama. ***
