in ,

Megawati Mulai Gusar Amati Gelombang Demo, PDIP Diminta Waspada

Fajar.Ikhtisar.net_Pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, memicu gelombang demonstrasi di setiap daerah.

Tak terkecuali di area ring 1 Istana Negara, massa demonstran terus merangsek, menuntut  pemerintah segera melakukan pencabutan  Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Tagar Jokowi Kabur Trending Saat Buruh Dan Mahasiswa Kepung Istana Tolak Omnibus Law

Kekisruhan ini pun mendorong mantan Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Puan Maharani Disorot: Matikan Mic, Sahkan UU Ciptaker, hingga Ingin Rangkul Buruh, Politik Semata? 

Seperti dilansir Fajar.Ikhtisar.net dari Galamedianews, Kamis 8 Oktober 2020, dalam artikel “Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja Bikin PDIP Cemas, Megawati Langsung Keluarkan Perintah”.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun menyampaikan bahwa Megawati mengungkapnya secara virtual dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan pada Rabu 7 Oktober 2020.

“Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut,” kata Hasto.

Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan yang berujung rusuh di Bandung kemarin.

“Dengan masuk di berbagai demo yang terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi gangguan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh,” ujarnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin 5 Oktober 2020.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Halaman: 1 2

Rekomendasi

Aksi Mahasiswa di Belakang Istana Kepresidenan Rusuh, “Maju…! Lawan….!”

Gedung Minta Ditutup, Anies Kerahkan Satpol PP Sidak ke DPR