Alim
Fajar.Ikhtisar.net_Aksi demo menolak Omnibus Law di sejumlah daerah di Indonesia memanas. Bentrok antara massa dengan polisi tak terelakkan.
Pemerintah melalui Menteri Kordinator Polhukam Mahfud MD akhirnya angkat suara. Mahfud menyayangkan aksi unjuk rasa ini berujung rusuh dan diwarnai perusahan fasilitas umum.Menurut dia, banyak informasi hoaks mengenai Omnibus Law sehingga memancing kritikan dari masyarakat.
“Ini ramai karena banyak hoaks. Misalnya pesangon tidak ada, itu tidak benar pesangon ada. Dibilang tidak ada cuti haid, cuti hamil dan sebagainya. Di sini (UU Ciptaker) ada,” ucap Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (8/10).
Mahfud juga menyoroti informasi hoaks yang menyatakan bahwa perusahaan akan mudah mem-PHK karyawannya kapan dan dan tidak memberikan pesangon. Mahfud menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks. “Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar. Justru PHK harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di UU ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoaks,” ujarnya.ADVERTISEMENT
Saat konferensi pers virtual, Mahfud didampingi Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Mendagri Tito Karnavian.
