in

Rakyat Sendiri Kena PHK, Rakyat China Malah Diberi Peluang Kerja di Indonesia

Pemerintah Pusat diminta untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, saat menanggapi rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Pria yang akrab disapa Habib itu mengungkapkan bahwa rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di PT VDNI tersebut telah membawa kericuhan di tengah masyarakat Indonesia.

“Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Habib mengatakan, di tengah wabah Covid-19 atau Virus Corona ini pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan meminta untuk tetap tinggal di rumah, namun di sisi lain, para TKA China itu justru diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Selain itu, dalam situasi wabah Virus Corona seperti saat ini, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tapi Pemerintah Pusat seperti memberikan karpet merah kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia.

“Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia. Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah Warga China lebih diprioritaskan dari pada Warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada Rakyat sendiri,” kata Habib.

Oleh karena itu, Habib pun meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan tegas, tidak boleh pandang bulu.

“Bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia?. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan Warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia?.

Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut,” ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.[]

Rekomendasi

Hasto PDIP: Jangan Coba-coba Menguji Kesabaran Revolusioner Kami

Fadli Zon: BPIP Seharusnya Dibubarkan, Bukan Diperkuat!