Alim
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengecam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu lantaran Sri Mulyani menyebut DKI Jakarta tidak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta warga DKI.
Bahkan disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta lepas tangan dengan meminta pemerintah pusat membantu menutup bantuan tersebut.
Pernyataan Menkeu itu dibantah Muhammad Taufik. Menurutnya, Pemprov DKI menggelontor ratusan triliun untuk bansos.
“Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Karena itu, politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani.
“Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?” sambungnya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, anak buah Prabowo Subianto ini meminta pemerintah pusat agar tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang mereka miliki dengan Pemprov DKI.
Menurutnya, bansos yang datang dua kali kepada warga tidak masalah asal pekan pendistribusiannya berbeda.
“Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” jelasnya.
Halaman: 1 2Rekomendasi
